Pentingnya STPW untuk Bisnis Franchise, AFI Bedah Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

By Redaksi_WU 30 Jan 2021, 11:00:18 WIB PROFIL WARALABA
Pentingnya STPW untuk Bisnis Franchise, AFI Bedah Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Keterangan Gambar : Foto: WartaUsaha.com/Antofik


WartaUsaha.com – Jakarta. Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) menggelar Webinar “The Game Change Enterpreneurship – Incubator & Accelerator Entrepreneurship Programs”. Talk series perdana 2021 yang digelar pada (27/1/2021) di sesi Franchise Discovery itu membahas tentang “Bedah Pengurusan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)”

Pada webinar ini menghadirkan pembicara Ronny Marpaung dari Binus, Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar, Utomo Njoto dari FT Consulting, dan praktisi Franchise Okto Larido dari Mr. Montir.

Baca Lainnya :

    Dalam kesepatan itu Ronny Marpaung menyampaikan, mengunakaan pendaftaran merk diperkenankan oleh peraturan untuk pendaftaraan STPW dan Itu merupakan konsekuensi dari proses pendaftaran merk, maka ada perjanjian ulang antara pemberi dan penerima.

    “Karena STPW merupakan legalitas usaha waralaba. Pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib memiliki STPW, dan STPW ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha,” katanya.

    Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, dinyatakan "Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)". Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu mengurus STPW untuk usaha yang menyatakan bentuk usaha sebagai waralaba (franchise).

    Meski demikian, prosedur maupun tahapan pengurusan STPW belum banyak diketahui oleh pelaku usaha. Padahal, ada sejumlah kemudahan bagi pelaku waralaba yang sudah mengantongi STPW. Proses permohonan dapat dilakukan secara daring dan juga telah mengalami penyederhanaan.

    Sementara menurut Anang Sukandar, ada banyak orang yang salah mengerti dan tidak paham tentang franchise/waralaba. Tidak semua bisnis bisa dibuat franchise, karena ada kreteria dan syaratnya.

     “Kriteria pemberi waralaba diantaranya, punya ciri khas usaha, terbukti sudah profit, ada SOP tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, ada dukungan berkesinambungan dan ada HKI yang sudah terdaftar,” jelasnya.

    Hal serupa juga disampaikan Utomo Njoto dari ST Consulting. Ia menyampaikan bahwa STPW pemberi waralaba diatur Permendag Nomor 71 tahun 2009 dan PP Nomor 42 tahun 2007. “Untuk STPW Franchisor harus prospectus franchise yang diatur Kemendag dan untuk STPW Franchisee harus ada perjanjian franchise yang diatur pemda,” katanya.

    Di sesi terakhir Okto Larido pelaku bisnis franchise ini memaparkan bagaimana pengalamannya menjalankan bisnis franchise Mr. Montir miliknya dapat sukses berkembang hingga kini.

    Beberapa fakta kepemilikan STPW menurut Okto, diantaranya; STPW menjadi dasar legalitas dan identitas pelaku bisnis, STPW menunjukkan keinginan franchisor untuk melayani dan membangun bisnis yang baik dan bersih. Memudahkan kepercayaan calon mitra terhadap bisnis yang sedang ditawarkan dan terciptanya kepastian hukum dan transparansi bisnis bagi calon mitra.

    Selain itu dengan STPW pelaku bisnis franchise berpeluang diikutsertakan dalam berbagai program pendampingan dan pameran, baik event di dalam, maupun di luar negeri oleh kementerian perdagangan RI.

    Terkait dengan operasional bisnisnya, Okto memaparkan pasar motor Indonesia, hingga Desember 2019 terdapat sebanyak 137,7 juta unit populasi sepeda motor di Indonesia. Dikarenakan Covid-19, target penjualan tahun 2020 diprediksi hanya mencapai 4,2 juta unit dari target 6,55 juta unit. Namun akan terus meningkat hingga 10,5 juta unit pada tahun 2030,” katanya.

    Kesuksesan Mr. Montir mengembangkan usahanya hingga kini berkat mengelola bisnisnya secara profesional dengan 5 supporting. Pertama, ketersediaan dan pengelolaan SDM melalui Techno Motor Academy (sebuah lembaga kursus pelatihan otomotif). Kedua, ketersediaan suku cadang, accessories, apparel & merchandise melalui Techno Motor Part & Accessories (TMPA). Ketiga, standarisasi survey lokasi, layout & design, hingga pembangunan bengkel & toko. Keempat, adanya system informasi & administasi, dan kelima adanya dukungan marketing & promosi. (red.wu)

    -Antofik

     

     




    Write a Facebook Comment

    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    View all comments

    Write a comment